Gerakan Survei Bersama Warga, yaitu kegiatan ini dilakukan ketika ada penyakit yang mempunyai potensial menjadi wabah di masyarakat yang dilakukan bersama warga dengan maksud meningkatkan kepedulian warga terhadap arti penting kesehatan dan bisa mengenali secara dini tentang penyakit yang timbul berpotensi menyebarkan penularannya secara cepat maupun lambat. Kegiatan ini ditunjang dengan laporan kurang dari 24 jam kepada dinas kesehatan dan berkoordinasi dengan lintas program dan petugas di wilayah masing-masing. Senam Bumil merupakan kegiatan yang dilaksanakan disetiap desa dengan menghadirkan suami atau keluarga dan juga diberikan arahan agar mengenal kondisi kesehatan istri yang sedang hamil. Kegiatan senam ibu hamil dilakukan 4 kali yang ditekankan adalah P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi). Diman kegiatan ini mulai dari kesiapan penolong, tempat persalinan, dana persalinan umum atau kelengkapan JKN, persiapan transportasi, KB yang akan dipilih setelah persalinan dan persiapan donor darah. – Puskesmas: 7.277 (1.818 unit diantaranya. Menetapkan kebijakan program yang sesuai. UKM UKP DEPKES/DINKES DINKES Kab / Kota. Remaja merupakan kelompok masyarakat yang berpotensi, sehingga perlu menjadi perhatian terutama di bidang kesehatan. Di Kecamatan Grujugan timbul permasalahan-permasalahan remaja yang berasal dari keluhan masyarakat berupa remaja yang memakai obat-obatan terlarang, pernikahan dini, putus sekolah, pekerja anak-anak dan kenakalan remaja lainnya yang terkait dengan pelanggaran hukum. Keluhan-keluhan tersebut kami terima dari masyarakat berupa surat dari kepala desa, surat permintaan pembinaan siswa dari sekolah, hasil SMD dan MMD tahun 2016, dan keluhan secara langsung (tatap muka dengan masyarakat Kecamatan Grujugan). Puskesmas selama ini telah berperan aktif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan remaja yang terjadi di Kecamatan Grujugan berupa pembinaan ke sekolah-sekolah tingkat SD, SMP dan SMA, melaksanakan kelas remaja 1 tahun 2x di setiap desa. Namun keluhan-keluhan tersebut di atas masih muncul ditahun 2016. Oleh karena itu kami melakukan analisa terhadap keluhan tersebut dan sepakat tetap melakukan kegiatan kesehatan remaja seperti tersebut diatas juga menambahkan kegiatan konseling remaja dengan metode pendekatan sebaya. Hasil dari pertemuan yang ada di puskesmas maka kami sepakat membentuk paguyuban remaja dan poli PKPR di puskesmas Grujugan semenjak bulan agustus 2016. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan sekitar 19 bulan. Suka tidak suka keadaan ini memiliki pengaruh di pelayanan kesehatan Indonesia. Puskesmas menjadi salah satu yang ikut mengalami perubahan sejak adanya JKN. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh dr. Anung Sugihantono, M.Kes selaku Dirjen Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan yang mengatakan bahwa puskesmas sebagai tumpuan kesehatan wilayah belum maksimal menjalankan fungsinya terutama di era JKN ini. Dan kini, Puskesmas beralih sebagai klinik pengobatan, perpanjangan tangan rumah sakit, menjadi “rumah sakit” dengan berlomba menjadi tempat rawat inap, money driven (mengejar kapitasi dan non kapitasi yang mana menjadi daya tarik puskesmas di daerah padat penduduk dan banyak orang miskin), mengejar otonomi keuangan untuk mengurangi beban Pemda melalui BLUD, UKM terbengkalai, kurangnya tenaga kesehatan masyarakat (gizi, sanitarian, promosi kesehatan) (Ascobat Gani, Ikkesindo). Dari apa yang terjadi di Puskesmas saat ini, Kami ingin membahas tentang UKM. Beberapa alasan tidak berjalannya program UKM di Puskesmas menurut beberapa penelitian: Puskesmas masih ditujukan untuk upaya kuratif. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, F (2009). Dalam penelitiannya beliau menyatakan bahwa alokasi dana untuk program pelayanan kesehatan masyarakat sebesar 11.50% dari total pendapatan puskesmas. Hal ini dikarenakan dalam mengalokasikan anggaran, puskesmas mengacu pada peraturan daerah yang mengatur proporsi anggaran puskesmas. Angka ini masih kecil dibandingkan dengan pelayan klinis dengan anggapan program pelayanan kesehatan masyarakat merupakan program vertikal, dengan sumber dana berasal dari pendapatan puskesmas dan subsidi pemerintah (pusat, provinsi dan daerah). Lain halnya dengan pelayanan klinis yang hanya bersumber dari pendapatan puskesmas. Dalam mengalokasikan anggarannya, puskesmas belum diberikan kewenangan penuh karena masih mengacu pada peraturan daerah serta pemanfaatannya berdasarkan kebutuhan. Kurangnya SDM dan Dana. Penelitian Kudo, S (2009) menjelaskan bahwa pelaksanaan program pengendalian malaria disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan dana yang ada dengan cara meningkatkan kemampuan advokasi kepada pemerintah daerah dan DPRD guna mendapatkan dukungan dalam melaksanakan program.
0 Комментарии
Оставить ответ. |
АвторНапишите что-нибудь о себе. Не надо ничего особенного, просто общие данные. Архивы
Март 2019
Категории |